Anggota APDESI saat aksi damai di Jakarta
Bondowoso, KABARDAERAH.CO.ID – Sebanyak 15 kepala desa (kades) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) ikut serta melakukan aksi damai di Jakarta pada 8 Desember 2025.
Mereka mengeluhkan pencairan Dana Desa (DD) non-earmark tahap kedua yang sampai saat ini belum jelas.
Menurut ketua Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa (SKAK) Kabupaten Bondowoso, Mathari, hal itu lantaran terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
“Oleh sebab itu, dalam aksi ini kami menyampaikan supaya pemerintah membatalkan PMK nomor 81 tahun 2025, serta segera mencairkan DD Tahap II dan terbitkan PP turunan undang-undang nomor 3, tahun 2024,” kata Mathari, Selasa (9/12/2025).
Akibat ketidakjelasan itu, pembangunan desa disebut akan menjadi ikut tersendat.
Mathari menuturkan, bahwa ada 60 dari 209 desa di Bondowoso, gagal mencairkan dana desa tahap kedua.
“Terutama anggaran non-earmark yang diperuntukkan untuk program pembangunan infrastruktur desa,” paparnya.
Menurut Mathari, perubahan kebijakan melalui PMK 81/2025 tersebut mengarahkan dana desa hanya untuk kegiatan earmark seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, ketahanan pangan, dan penanganan stunting.
Mathari mengungkapkan, pencairan dana desa tahap kedua seharusnya tetap dilakukan karena sejumlah program pembangunan di desa sudah terlaksana dan membutuhkan pembiayaan.
“Semestinya, dana desa tersebut bisa cair pada September 2025. Akan tetapi karena PMK 81/2025, maka anggaran tahap II tidak bisa cair,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah pusat segera mencabut atau meninjau ulang peraturan tersebut agar desa tidak mengalami stagnasi program.(*)
