Satgas MBG Kecamatan Tamanan saat gelar rakor di pendopo Kecamatan setempat, Senin (6/4/2026).
Wartawan : Ubay
Bondowoso, KABARDAERAH.CO.ID – Sebagai bentuk respon cepat terhadap instruksi pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso terkait optimalisasi pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kecamatan Tamanan gerak cepat menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG tingkat Kecamatan.
Rapat koordinasi Satgas MBG digelar di pendopo Kecamatan Tamanan pada Senin (6/4/2026). Rakor tersebut di hadiri oleh Koramil, Polsek, Puskesmas, Korwil pendidikan, Mitra SPPG di wilayah Tamanan serta korcam SPPI.
Camat Tamanan, Abdul Mufid,
yang juga sebagai ketua Satgas MBG tingkat kecamatan, mengatakan rakor Satgas MBG ini melibatkan unsur Forkopimcam, Puskesmas dan perwakilan sekolah untuk memastikan distribusi MBG berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan higienis.
Abdul Mufid menegaskan, Satgas MBG Kecamatan Tamanan bertujuan untuk mempercepat layanan aduan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG di wilayahnya, serta sebagai garda terdepan dalam validasi data penerima manfaat dan pengawasan standar gizi.
“Kami gerak cepat melakukan rakor sinergi pengawasan sebagaimana instruksi pemkab Bondowoso yang disampaikan pak Wabup beberapa hari lalu untuk memperkuat pengawasan ditingkat kecamatan, dan untuk memudahkan apabila ada aduan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya melakukan pengawasan, Satgas MBG Kecamatan Tamanan juga memetakan potensi bahan pangan lokal di wilayah Tamanan, baik dari para petani maupun UMKM untuk kebutuhan dapur MBG.
Selain itu, Mufid juga berharap ada menu MBG yang sama dalam dua hari disemua dapur SPPG yang ada di Kecamatan Tamanan, agar ada perbandingan dapur satu dan lainnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i, menjelaskan pembentukan Satgas di 23 Kecamatan diperlukan seiring meningkatnya jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Di Bondowoso, saat ini ada 69 dapur SPPG dari total kuota sekitar 117 dapur.
Menurut Wabup As’ad, jika pengawasan hanya dilakukan di tingkat kabupaten, maka pengendalian pelaksanaan program MBG dikhawatirkan kurang efektif.
Karena itu, pemerintah daerah memutuskan membentuk Satgas di setiap kecamatan agar pengawasan lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan sistem ini, laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG diharapkan bisa ditangani lebih cepat dan tepat.
Pembentukan Satgas MBG ini menjadi krusial mengingat di Kecamatan Tamanan sendiri saat ini memiliki 11.400 penerima manfaat dari program MBG yang terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.(*)
